Balap Motor PON 2016 Terancam

SEPERTI tenis meja, pelaksanaan balap motor di PON 2016 terancam bermasalah. Hal tersebut disebabkan penundaan pengesahan kepengurusan PP Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2015-2019. Persis seperti situasi yang dialami PB Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), PP IMI terancam terbelah akibat ketidaksepahaman hasil Musyarawah Nasional (Munas) di pertengahan Desember 2015.Sejatinya Munas PP IMI sudah memilih Sadikin Aksa sebagai ketua umum baru. Pengusaha yang juga mantan pereli itu terpilih aklamasi, setelah calon lain, Prasetyo Edi Marsudi, memilih walk out karena menilai pemilihan bermasalah.

Meski begitu Prasetyo yang didukung 13 daerah, tidak menyerah begitu saja. Ketua DPRD DKI Jakarta itu mempermasalahkan keabsahan Sadikin dan mengadukan kepada KONI Pusat.Kemudian KONI turun langsung untuk melakukan mediasi dengan mempertemukan Sadikin dan Prasetyo, Rabu (10/2). Meski demikian, mediasi tersebut belum menemukan titik temu. Akibatnya KONI Pusat memutuskan belum segera melantik kepengurusan Sadikin. Direncanakan pelatikan tersebut dilakukan berbarengan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung 12 hingga 14 Februari 2016 di Surabaya.“Memang belum segera dilakukan pelantikan PP IMI baru. Masih terdapat permasalahan yang diajukan calon yang tidak terpilih,” ungkap Tono Suratman, Ketua Umum KONI Pusat seperti dilansir topskor.com “Kami sudah memanggil kedua belah pihak untuk membahas masalah tersebut. Kami juga menginginkan masalah ini cepat selesai,” tegasnya.

Andai berlarut-larut seperti penyelesaian dualisme PB PTMSI, bukan tidak mungkin pelaksanaan balap motor di PON 2016 juga terganggu. Terlebih anggota steering committe perlombaan, juga berasal dari PP IMI. Kebuntuan mediasi tersebut disebabkan Sadikin belum mengambil sikap atas keinginan Prasetyo menggelar ulang Munas dan pemilihan ketua umum.Beberapa daerah juga mendukung penolakan Munas, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) AD/ART IMI, termasuk IMI Kalimantan Selatan.Sebaliknya Prasetyo meyakini Munas sebagai solusi terbaik, lantaran Munas 2015 diklaim banyak terjadi kesalahan yang mendasar.

“Saya menuntut Munas ulang yang demokratis. Seandainya kalah dalam Munas ulang, saya siap menghormati keputusan itu,” cetus Prasetyo.Kesalahan yang diklaim Prasetyo adalah sistem pemilihan yang menyalahi aturan, karena memakai sistem terbuka. Selain tidak biasa, sistem tersebut dianggap tak menghormati pilihan peserta Munas.Hal lain yang dinilai menyalahi adalah panitia Munas baru menyerahkan laporan kegiatan kepada Dewan Pengawas (Dewas), ketika Munas berlangsung. Padahal dalam AD/ART, laporan kegiatan harus sudah di tangan Dewas 14 hari sebelum Munas.

Berdasarkan laporan Dewas, terdapat 6 kepengurusan provinsi yang belum dilantik. AD/ART menerangkan kepengurusan provinsi yang belum dilantik, tidak mendapat hak suara atau mengikuti Munas.“Faktanya pimpinan sidang Munas PP IMI, H Sutarto, termasuk orang yang belum dilantik sebagai ketua umum IMI di Kalsel. Ini merupakan pelanggaran sistematis,” timpal Ngatino, Ketua Tim Kuasa Hukum IMI DKI Jakarta.Sutarto merupakan ketua umum IMI Kalsel periode 2012-2016. Faktanya kepengurusan IMI Kalsel 2012-2016 sudah dilantik Ketua Umum PP IMI 2011-2015, Nanan Sukarna, di Ballroom Hotel Arum Banjarmasin tertanggal 26 Januari 2013.

Sutarto kemudian digantikan Edy Sudarmadi, juga terpilih aklamasi dalam Musprov (Musyawarah Provinsi) IMI Kalsel yang berlangsung 23 Januari 2016.Terlepas dari perbedaan informasi tersebut, Prasetyo berencana mengajukan gugatan kepada Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).Mereka juga melapor ke Polda Metro Jaya, terkait uang pendaftaran Rp100 juta yang dianggap sebagai gratifikasi, selain tidak tercantum dalam AD/ART.

Rp100 juta yang dinamai uang kontribusi tersebut merupakan keputusan PP IMI, sebelum memutuskan membentuk Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PP IMI. Selain meminimalisir money politic, seluruh uang (Rp200 juta) dari bakal calon dibagi rata kepada setiap daerah.Kemudian ketua umum terpilih wajib menambah Rp 500 juta. Dari jumlah Rp700 juta, sebanyak 80 persen dibagikan kepada daerah dan siasanya untuk kas PP IMI.

Leave a comment

  • IMI KALSEL

    JL. Mistar Cokrokusumo No 14 RT 013 RW 003 Sungai Besar - Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70174 +62 511 4777 837 / Fax +62 511 4772783