MotoGP Indonesia Mungkin Batal

LEWAT surat yang dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Dorna Motorsport memastikan kecil kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Kelayakan Sirkuit Sentul menjadi permasalahan utama.

Dalam surat dari CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, bertanggal 6 Juli dan ditujukan kepada Menpora Imam Nahrawi, Dorna menyebut Sentul tidak memiliki standar FIM Homologation.

Dorna juga mengabarkan telah berulang kali meminta kepada Sentul untuk mengirim master plan, termasuk modifikasi sirkuit yang telah dilakukan.

“Master plan tersebut ternyata belum pernah dikirimkan kepada kami sampai sekarang. Akibatnya sangat tidak mungkin menyelenggarakan MotoGP 2017 di Indonesia,” demikian isi surat Dorna seperti dilansir Detik.

Indonesia telah diberi kesempatan menghajat MotoGP untuk tiga musim mulai 2017 oleh Dorna. Indonesia diberi batas waktu hingga 30 Juni 2016 untuk menyelesaikan administrasi, sekaligus melakukan tanda tangan kontrak.

Namun sampai deadline terlewati, Pemerintah belum bisa melaksanakan permintaan Dorna. Sebaliknya Kemenpora yang menjadi leading sector, berkirim surat untuk meminta perpanjangan waktu hingga akhir Juli.

Dalam surat yang dikirim 1 Juli 2016 itu, Kemenpora memastikan penyelenggaraan MotoGP 2017 hingga 2019 berlangsung di Sentul. Kemenpora juga memasukkan Palembang sebagai tuan rumah 2018 hingga 2020.

Sentul disodorkan Kemenpora, karena lebih punya pengalaman dan bersedia melakukan renovasi. Mereka juga menyanggupi membayar commitment fee penyelenggaraan kepada Dorna Sport selama tiga tahun.

Sementara Palembang masuk opsi, karena telah membuktikan keseriusan dengan memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo. Palembang juga memiliki pengalaman menggelar event-event olahraga.

“Dalam surat itu kami meminta ketegasan Dorna, karena Sentul mengeluhkan tak bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Oleh karena itu, Menpora mengirim surat kepada Dorna tertanggal 1 Juli,” jelas Deputi IV Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot Dewa Broto, Selasa (12/7).

“Memang sebelumnya 30 Juni adalah batas waktu dari Dorna untuk tanda tangan kontrak. Namun setelah bertemu untuk kali kedua di Jakarta, Dorna tidak terlalu kaku untuk masalah itu,” sambungnya.

Kemenpora menampik lamban, mengingat banyak proses yang dilalui. Seperti surat pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani, agar MotoGP dipertimbangkan masak-masak lantaran event ini lebih tepat sebagai kegiatan bisnis yang membutuhkan peran swasta.

“Sekarang kalau Sentul yakin mampu, silakan lanjut berkomunikasi dengan Dorna, karena jalan sudah dibuka. Terlebih Sentul kenal Dorna lebih baik, karena akhirnya mereka yang menentukan,” beber Gatot.

Sementara Advisor Sirkuit Sentul, Irawan Sucahyono, mengakui memang belum memberikan master plan. Mereka beralasan tidak ingin mendahului petunjuk dari Pemerintah.

“Pemerintah juga baru memastikan soal penunjukan itu dalam surat yang dikirimkan kepada Dorna tertanggal 1 Juli. Artinya wajar saja kami belum memiliki master plan yang diberikan ke Dorna,” beber Irawan.

Kendati demikian, Irawan mengapresiasi usaha Pemerintah. Surat yang dikirim Menpora dan jawaban Dorna dianggap sebagai langkah awal Sentul untuk mempersiapkan semuanya.

“Kami tidak masalah seandainya Sentul batal menggelar MotoGP 2017. Terlebih dari awal, Sentul tidak memasang deadline penyelenggaraan harus 2017. Sekarang tergantung keinginan Pemerintah dan Sentul hanya menunggu,” sahut Irawan.

Sentul juga berusaha berkorespondensi dengan Dorna untuk melobi agar penyelenggaran MotoGP 2017 di Sentul tetap terlaksana, “intinya Sentul tetap mengejar dan ngotot,” tegas Irawan.

“Terlebih semua peluang sudah dimiliki Sentul, karena sirkuit tinggal direnovasi. Renovasi juga gampang, lantaran kami sudah berkomunikasi dengan Hermann Tilke dan selanjutnya menunggu konfirmasi dari Homologasi FIM,” lanjutnya.

Sebaliknya Manajer Sirkuit Sentul, Ananda Mikola, menyayangkan pembatalan tersebut, terutama karena Kemenpora baru berkirim surat kepada Dorna tertanggal 1 Juli, bukan sebelum deadline 30 Juni.

“Sebelum kami menyusun masterplan, kami berharap kepastian hukum. Kami pun selalu berkomunikasi dengan Kemenpora dan mengingatkan untuk segera berkirim surat kepada Dorna. Tapi selalu direspons surat sedang disusun dan masih direvisi,” tukas Ananda.

“Tentu saja kami kecewa dan menyayangkan alasan Kemenpora baru berkirim surat per 1 Juli 2016. Andai mereka mengirim lebih awal, kami pasti sudah bisa menyerahkan masterplan yang diminta Dorna,” tambahnya.

Setelah 11 April 2016 bertemu Menpora, Sentul mengklaim terus menyiapkan semua rencana-rencana, mulai dari rancangan renovasi sirkuit sampai skema pembiayaan.

“Sentul sudah pasti melakukan perombakan besar. Kami juga tidak pernah minta APBN untuk renovasi sirkuit, karena telah mendapatkan sponsor-sponsor swasta. Kami hanya ingin diberi payung hukum supaya sponsor-sponsor itu mendapat kepastian,” beber Ananda.

“Termasuk kewajiban event fee yang sebelumnya disanggupi Kementerian Pariwisata. Bahkan kami sudah mendapat tawaran perusahaan Harvest dari Spanyol yang siap menalangi event fee,” sambungnya.

Atas kelambanan Kemenpora dalam berkomunikasi dengan Dorna, Ananda merasa Sentul dikorbankan. Pemerintah juga dianggap bersikap ambigu, karena menyodorkan Palembang sebagai opsi venue yang lain.

“Kami merasa Pemerintah sudah ragu-ragu mendukung Sentul, karena malah menyodorkan alternatif lain yang belum jelas. Akhirnya kepastian Sentul diulur terus untuk memberi kesempatan agar alternatif lain itu menjadi lebih jelas,” ketus Ananda.

“Ambiguitas Pemerintah ini menjadi bumerang Sentul, karena investor yang sudah banyak masuk mulai berpikiran negatif,” tegasnya.

Sementara PP Ikatan Motor Indonesia (IMI) belum memberikan sikap realistis. Sebelumnya mereka sudah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar MotoGP 2017 berlangsung di Sentul.

“Rekomendasi kami adalah Sentul yang cuma perlu direnovasi. Pun FIM pasti didampingi IMI, seandainya melakukan audit. Namun demikian, kami tak tahu perkembangan selanjutnya. Bukan IMI yang berkomunikasi dengan Dorna, karena semuanya ditangani Pemerintah,” sahut Sadikin Aksa, Ketua PP IMI.

“Sekarang yang paling dibutuhkan adalah kesiapan tempat, bukan masalah persiapan panitia dan lain-lain. Kalau tempat sudah siap, tidak sulit mendatangkan safety officer untuk mendapatkan homologasi dari FIM,” tandasnya.

Leave a comment

  • IMI KALSEL

    JL. Mistar Cokrokusumo No 14 RT 013 RW 003 Sungai Besar - Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70174 +62 511 4777 837 / Fax +62 511 4772783