Kewenangan IMI Sepenuhnya


APAPUN alasan dan kondisi, semua kejuaraan atau perlombaan yang menggunakan kendaraan bermotor harus mendapatkan rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Legalitas IMI sebenarnya sudah diakui Pemerintah melalui Undang-Undan No. 3 Tahun 2005, Undan-Undang No. 2 Tahun 2002, SK Menhub No. KM 447/U/PhB-76, serta Telegram Kapolri No. STR/462/VI/2013.

Status itu juga kemudian diperkuat lagi dengan SK Menkumham No. AHU-0000535.AH.01.08, SK KONI Pusat No. 21/Tahun 2017, serta anggota resmi FIA dan FIM di tingkat Internasional.

Lantas sesuai dengan Sertifikat Merek No. IDM000587595 dari Menkumham RI, hanya IMI yang berhak mempergunakan merk maupun logo organisasi tersebut.

Berbekal putusan-putusan itu, IMI pun menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan peraturan, keselamatan, lisensi/sertifikasi, Kartu Izin Start (KIS) dan kalender.

Kewenangan itu termasuk perizinan kejuaraan/perlombaan dengan logo IMI, serta pengawasan dan evaluasi yang merujuk regulasi dan kode etik internasional.

Sehubungan dengan legalitas dan kewenangan, IMI berhak menindak kejuaraan atau perlombaan kendaraan tanpa surat keputusan dan/atau rekomendasi IMI untuk perizinan, atau dengan mengatasnamakan IMI yang tidak sesuai AD /ART IMI.

Untuk setiap pelanggaran yang dilakukan panitia penyelenggara, IMI provinsi berhak memberikan satu kali surat pemberitahuan dan dua peringatan.

Apabila panitia penyelenggara tetap abai, IMI Provinsi berhak melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian atlet dan petugas, serta klub dan anggota IMI yang berpartisipasi dalam kegiatan- kegiatan tanpa prosedur, juga dipastikan mendapat sanksi.

Dimulai dari sanksi admnistrasi atau skorsing, hingga pencabutan Kartu Izin Start (KIS), lisensi IMI dan Tanda Klub Terdaftar (TKT).

Fenomena event tanpa rekomendasi IMI, sebenarnya nyaris terjadi di semua daerah, terutama event-event adventure trail. Usaha memberikan kesadaran pun terus dilakukan, seperti yang dilakukan IMI Kalimantan Selatan.

Padahal pengurusan rekomendasi event ke IMI Kalsel tidak terlalu sulit, serta dengan biaya terbilang terjangkau dan jauh lebih murah dibandingkan risiko sanksi. Khusus event roda dua dalam lingkup daerah dan sejenisnya, dikenakan biaya Rp7 juta.

Biaya tersebut sudah termasuk asuransi, administrasi perizinan di Polda Kalsel dan honorarium petugas perlombaan.

Sedangkan biaya rekomendasi event adventure roda empat sebesar Rp5 juta. Kemudian biaya rekomendasi event hobi roda empat Rp10 juta.

Lantas Event Organizer (EO) yang menggandeng promotor nasional untuk menggelar event otomotif, dikenakan biaya rekomendasi Rp5 juta. Sedangkan apabila pelaksana hanya promotor lokal, biaya rekomendasi yang mesti dibayar adalah Rp3 juta.

Pun klub yang belum mencapai setahun terdaftar maupun tidak terdaftar sebagai anggota IMI, tetap berhak menggelar event. Namun mereka harus menggandeng klub terdekat dan dikenakan biaya rekomendsi Rp500 ribu.

Leave a comment

  • IMI KALSEL

    JL. Mistar Cokrokusumo No 14 RT 013 RW 003 Sungai Besar - Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan 70174 +62 511 4777 837 / Fax +62 511 4772783